Tidak Menolong Pasien DNR, Kewajiban atau Pelanggaran?

Literasi Hukum - Do Not Resuscitate ("DNR") adalah larangan yang secara direktif disampaikan oleh Pasien kepada Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan untuk tidak melakukan cardiopulmonary resuscitation ("CPR") apabila terjadi henti jantung. [1] Umumnya, larangan ini diberikan oleh Pasien yang mengalami sakit terminal, yakni penyakit dengan probabilitas kesembuhan yang rendah. Eksistensi DNR dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak pasien untuk menentukan nasibnya. Namun demikian, keputusan DNR sering disalahpahami sebagai larangan bagi Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan untuk menolong pasien. Secara prinsipiil, DNR bukanlah perintah bagi Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan untuk "do not care", melainkan pembatasan terhadap tindakan resusitasi tertentu.

Pergeseran Pola Hubungan Dokter dan Pasien  

Menurut Prof. Hermien Hadiati dalam buku “Hukum Kedokteran”, dahulu pola hubungan Dokter dan Pasien adalah vertikal parental. Dalam hubungan ini, kedudukan subjek ditentukan oleh partisipasinya dalam proses penyembuhan, sehingga terdapat ketidaksetaraan kedudukan. Kedudukan Dokter lebih tinggi sebab ia adalah pihak yang memiliki ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan Pasien, sementara Pasien adalah pihak yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, objek keputusan Dokter adalah manusia dalam wujud badaniah (fisikalistis). [2]

Seiring berkembangnya zaman, kedudukan Pasien berubah dari objek menjadi subjek yang berkedudukan sederajat. Hipocrates menyebut hubungan ini sebagai transaksi terapeutik yang istilahnya turut dituangkan dalam Mukadimah Kode Etik Dokter Indonesia (“KODEKI”) yang merupakan Lampiran I pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/Menkes/X/1983. Pola hubungan Dokter dan Pasien kini bersifat horizontal kontraktual untuk menjalankan transaksi terapeutik, yakni kesetaraan kedudukan Dokter dan Pasien karena hubungan dibangun atas rasa saling percaya.  

Kesetaraan kedudukan ini dimanifestasikan dalam penyematan hak otonomi terhadap Pasien. Hak otonomi adalah hak Pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara internasional, hak ini diakui dalam Pasal 1 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dan Rule 1 of Nuremberg Code yang kemudian dituangkan dalam Declaration of Helsinki sebagai right of self determination. Melalui pemanfaatan hak otonomi, Pasien berhak menentukan pengobatan apa yang ingin diterimanya setelah memperoleh informasi yang cukup.