Kamus Hukum

Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle)

literasihukum.com/kamus-hukum/985/prinsip-pencemar-membayar-polluter-pays-principle

Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) Prinsip bahwa pihak yang mencemari bertanggung jawab menanggung biaya pencegahan dan pemulihan. Contoh: Perusahaan wajib menyusun Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) sebelu…

Opini • 22 Mar 2026

Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?

literasihukum.com/en/waste-to-energy-solution-or-illusion

Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah kebijakan waste-to-energy benar-benar solusi atau sekadar ilusi?

Peraturan Peraturan Bank Indonesia · No. 8 · Tahun 2025 • 26 Nov 2025

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah

literasihukum.com/peraturan/5400/perubahan-atas-peraturan-bank-indonesia-nomor-5-tahun-2023-tentang-pembiayaan-likuiditas-jangka-pendek-berdasarkan-prinsip-syariah-bagi-bank-umum-syariah

…Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2010

MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8433/mekanisme-dan-tata-cara-penerbitan-izin-prinsip-pemerintah-kabupaten-luwu-timur

…Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2010 tentang MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 172 · Tahun 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

literasihukum.com/peraturan/16147/penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transaksi-yang-dipengaruhi-hubungan-istimewa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 21 · Tahun 2022

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

literasihukum.com/peraturan/17846/penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-bagi-pejabat-pembuat-akta-tanah

…Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Materi Hukum • 11 May 2024

Individual Tax Restitution: Complete and Latest Guide at DGT!

literasihukum.com/en/individual-income-tax-overpayment-complete-and-updated-guide-according-to-the-directorate-general-of-taxes

This article discusses a complete and up-to-date guide on filing for tax restitution for individual taxpayers at the Directorate General of Taxes (DGT).

Kamus Hukum

Prinsip Akuntabilitas Publik

literasihukum.com/kamus-hukum/660/prinsip-akuntabilitas-publik

Prinsip Akuntabilitas Publik Asas/prinsip yang menuntut penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan tindakan, penggunaan wewenang, dan hasilnya. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip akuntabilitas publik dalam menilai fakta d…

Kamus Hukum

Prinsip Check and Balances

literasihukum.com/kamus-hukum/658/prinsip-check-and-balances

Prinsip Check and Balances Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “check and balances” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip check and balances dalam menilai fakta d…

Kamus Hukum

Prinsip Good Governance

literasihukum.com/kamus-hukum/657/prinsip-good-governance

Prinsip Good Governance Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “good governance” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip good governance dalam menilai fakta dan norma.…