Materi Hukum • 30 Mar 2024

Eksekusi Kredit Macet terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Oleh Perbankan

literasihukum.com/en/execution-of-non-performing-loans-on-unsecured-credit-agreements-by-banking-institutions

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 47 · Tahun 2024 • 05 Nov 2024

Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/15046/penghapusan-piutang-macet-kepada-usaha-mikro-kecil-dan-menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2024

Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Perseroda

literasihukum.com/peraturan/5633/perubahan-bentuk-hukum-perseroan-terbatas-penjaminan-kredit-daerah-kalimantan-selatan-menjadi-perseroan-terbatas-penjaminan-kredit-daerah-kalimantan-perseroda

…n Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Perseroda

Materi Hukum • 04 Apr 2024

Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

literasihukum.com/en/execution-of-mortgage-rights-as-collateral-in-banking-credit-agreements

Pahami peran vital bank dalam pendanaan usaha dan bagaimana bank mengelola risiko kredit. Pelajari tentang hak tanggungan sebagai jaminan kredit, proses pembebanan dan eksekusinya, termasuk lelang dan...

Kamus Hukum

Perjanjian kredit

literasihukum.com/kamus-hukum/1052/perjanjian-kredit

Perjanjian kredit Perjanjian kredit adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang kredit. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian kredit untuk mengatur hak dan kewajiban. Sumber: KUHPer…

Opini • 28 Feb 2025

UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan

literasihukum.com/en/msmes-without-legal-protection-vulnerable-and-marginalized

UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan mendukung UMKM

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

literasihukum.com/peraturan/15017/penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan-secara-elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 95 · Tahun 2023 • 17 Nov 2023

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1894/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-dalam-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

…Kabupaten Bone Nomor 95 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024 • 01 Apr 2024

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/10025/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah

…paten Mempawah Nomor 19 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 68 · Tahun 2024 • 28 Nov 2024

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

literasihukum.com/peraturan/17551/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-untuk-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

…aluku Tenggara Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah