Kamus Hukum

Tindak pidana tindak pidana pemilu

literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/election-law-revision-between-transparency-and-participation-theatrics

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Materi Hukum • 15 Feb 2024

Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024

literasihukum.com/en/avoid-election-violations-know-the-12-prohibited-actions-in-the-2024-election

Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2022 • 21 Nov 2022

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

literasihukum.com/peraturan/13929/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-5-tahun-2022-tentang-partisipasi-dan-transparansi-informasi-publik

…ng PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2022

PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

literasihukum.com/peraturan/13573/partisipasi-dan-transparansi-informasi-publik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2005

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR

literasihukum.com/peraturan/2522/transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-di-kabupaten-takalar

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2005 tentang TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2016

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3740/transparansi-partisipasi-dan-akuntabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/en/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 12 Sep 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10526/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-proyek-fasilitas-produksi-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01

…Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01