Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/en/law-enforcement-of-state-jurisdiction-in-hacking-crimes

…risdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

literasihukum.com/en/military-in-cyberspace-strategic-move-or-threat-to-digital-freedom

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025 • 25 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 1 · Tahun 2021 • 08 Apr 2021

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/15013/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-peraturan-internal-di-badan-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

literasihukum.com/en/concerning-the-authority-of-tni-cyber-patrols-in-the-realm-of-law-enforcement

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/en/deconstruction-of-the-indonesian-migrant-workers-protection-law-addressing-legal-loopholes-in-cyber-trafficking

…nstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 31 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/14430/organisasi-dan-tata-kerja-universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

…teri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 24 · Tahun 2025

Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6538/siber-pelindungan-pekerja-migran-indonesia

…Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 1 · Tahun 2025

Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/14580/statuta-universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 60 · Tahun 2024

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/16209/universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon