Opini • 21 May 2024

Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara

literasihukum.com/en/an-examination-of-compelling-urgency-in-the-job-creation-law-as-an-element-of-the-enactment-of-a-state-of-emergency-law

Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/en/straightening-the-paradigm-of-perppu-compelling-urgency-in-the-lens-of-emergency-constitutional-law

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 24 Apr 2024

Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

literasihukum.com/en/prospects-for-the-extension-of-the-constitutional-courts-authority-in-general-election-result-dispute-cases

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Materi Hukum • 04 May 2024

Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

literasihukum.com/en/should-foreign-constitutional-review-models-be-adopted-by-the-constitutional-court-of-the-republic-of-indonesia

Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 9 · Tahun 1946

Pencabutan Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dan Perubahan Perpu Tahun 1946 Nomor 5

literasihukum.com/peraturan/15679/pencabutan-perpu-tahun-1946-nomor-3-dan-perubahan-perpu-tahun-1946-nomor-5

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 9 Tahun 1946 tentang Pencabutan Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dan Perubahan Perpu Tahun 1946 Nomor 5

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang

literasihukum.com/peraturan/15682/mengadakan-perubahan-dalam-perpu-tahun-1946-nomor-3-dari-hak-kewajiban-menyimpan-uang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 16 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15817/beberapa-perubahan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 17 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Tarip-Upah Untuk Balai Harta Peninggalan

literasihukum.com/peraturan/15816/perubahan-tarip-upah-untuk-balai-harta-peninggalan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perubahan Tarip-Upah Untuk Balai Harta Peninggalan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 19 · Tahun 1960 • 30 Apr 1960

Perusahaan Negara

literasihukum.com/peraturan/15814/perusahaan-negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara