Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/en/law-enforcement-of-state-jurisdiction-in-hacking-crimes

…risdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

literasihukum.com/en/military-in-cyberspace-strategic-move-or-threat-to-digital-freedom

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025 • 25 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 1 · Tahun 2021 • 08 Apr 2021

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/15013/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-peraturan-internal-di-badan-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

literasihukum.com/en/concerning-the-authority-of-tni-cyber-patrols-in-the-realm-of-law-enforcement

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/en/deconstruction-of-the-indonesian-migrant-workers-protection-law-addressing-legal-loopholes-in-cyber-trafficking

…nstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 21 · Tahun 1959 • 16 Nov 1959

Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15720/memperberat-ancaman-hukuman-terhadap-tindak-pidana-ekonomi

…aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1953 • 17 Jun 2026

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

literasihukum.com/peraturan/15905/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-menerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-kawat-tembaga-dengan-tidak-mempunyai-surat-idzin

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Id…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 28 · Tahun 1960

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin

literasihukum.com/peraturan/15805/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-penerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-milik-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-barang-logam-dka-dengan-tidak-mempunyai-surat-izin

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 28 Tahun 1960 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang…