Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/en/unveiling-the-parliamentary-threshold-benefits-challenges-and-alternatives

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

…an Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rules-the-4-parliamentary-threshold-conditionally-constitutional-for-the-2029-election

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 52 · Tahun 2021

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/2808/tata-cara-pergeseran-anggaran-pemanfaatan-surplus-anggaran-dan-penetapan-ambang-batas-fleksibilitas-pengeluaran-biaya-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-prof-dr-h-m-anwar-makkatutu-bantaeng

…un 2021 tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/election-law-revision-between-transparency-and-participation-theatrics

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 05 Jan 2026

Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan

literasihukum.com/en/opposition-absent-in-parliament-alive-on-the-streets

Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-abolishes-the-presidential-threshold-declares-it-contradictory-to-the-1945-constitution

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/en/revision-of-the-election-law-post-constitutional-court-decision-an-urgent-constitutional-obligation

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 83 · Tahun 2023

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/18206/batas-maksimal-kumulatif-defisit-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-batas-maksimal-defisit-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-batas-maksimal-kumulatif-pembiayaan-utang-daerah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Dae…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 75 · Tahun 2024

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/15121/batas-maksimal-kumulatif-defisit-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-batas-maksimal-defisit-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-batas-maksimal-kumulatif-pembiayaan-utang-daerah-tahun-anggaran-2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Dae…