Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/5912/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-16-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

literasihukum.com/peraturan/1420/perubahan-kedua-atas-perbup-bombana-nomor-34-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-apbd-ta-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/2741/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-gunungkidul-nomor-31-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 66 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/6463/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-60-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kabupaten-muna-barat-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2024

Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/1422/perubahan-atas-perbup-bombana-nomor-3-tahun-2024-tentang-pedoman-pengalokasian-dan-pelaksanaan-anggaran-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-bombana-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2024

Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

literasihukum.com/peraturan/1469/perubahan-atas-perbup-bombana-nomor-34-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-apbd-ta-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Berita • 15 May 2024

Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU

news.literasihukum.com/status-erick-hendrawan-septian-putra

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Opini • 29 Sep 2024

Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024

literasihukum.com/dinamika-penyelenggaraan-pon-pekan-olahraga-nasional-aceh-sumut-2024

…s penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.