Opini • 14 Feb 2023

Perlukah Revisi KUHAP ?

literasihukum.com/en/is-a-revision-of-the-criminal-procedure-code-necessary

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai urgensi revisi KUHAP di Indonesia. Bagaimana sih kira-kira urgensinya? yuk simak penjelasan artikel berikut! Kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-U...

Opini • 30 Jan 2024

Menyoal Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat secara Yudisial dan Non-Yudisial di Indonesia

literasihukum.com/en/questioning-the-efforts-to-resolve-serious-human-rights-violation-cases-through-judicial-and-non-judicial-means-in-indonesia

Artikel ini menjelaskan mengenai pengertian HAM serta upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Opini • 24 Jan 2024

Menilik Perbedaan antara Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat

literasihukum.com/en/examining-the-differences-between-human-rights-violations-and-gross-human-rights-violations

Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat disertai contoh konkrit kasus pelanggaran HAM. Yuk simak!

Materi Hukum • 08 Feb 2024

Instalasi Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Konstitusionalisme

literasihukum.com/en/the-incorporation-of-human-rights-in-the-view-of-constitutionalism

Analisis kritis dan komparatif HAM dalam tatanan nasional dan internasional perspektif paham konstitusionalisme

Opini • 18 Feb 2023

Perbandingan Konstitusi dan Kelembagaan antara Indonesia dengan Rusia berdasarkan Sistem dan Mekanisme Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/en/a-comparison-of-constitutional-and-institutional-frameworks-between-indonesia-and-russia-based-on-human-rights-systems-and-mechanisms

Literasi Hukum - Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan mutlak ada dalam suatu negara. Gagasan konstitusionalisme berupa pe...

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

literasihukum.com/en/the-discourse-on-the-revision-of-the-national-police-law-and-how-will-the-freedom-of-digital-space-be-directed-in-the-future

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.