Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/an-examination-of-the-constitutional-courts-position-in-regional-head-election-disputes

…enelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/en/implications-of-the-constitutional-court-decision-135puu-xxii2024-separate-elections-disputes-and-term-extensions

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 03 Mar 2026

Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia

literasihukum.com/en/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia

Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.

Opini • 22 Apr 2026

Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025

literasihukum.com/en/daluwarsa-phi-pasca-putusan-mk-132-puu-xxiii-2025

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.

Materi Hukum • 28 May 2024

Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023

literasihukum.com/en/error-in-objecto-exception-in-civil-cases-analysis-of-supreme-court-decision-of-the-republic-of-indonesia-number-4846-kpdt2023

Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/en/33-deputy-ministers-holding-concurrent-positions-constitutional-court-ruling-a-setback

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/en/cancellation-of-insurance-can-no-longer-be-unilateral-but-is-it-definite

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/an-examination-of-the-constitutional-courts-position-in-regional-head-election-disputes-715

…akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Materi Hukum • 24 Apr 2024

Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

literasihukum.com/en/the-meaning-of-dissenting-opinion-in-the-2024-presidential-election-results-dispute

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/the-risk-of-legal-defects-in-the-inauguration-of-regional-heads-before-the-regional-election-disputes-are-resolved-in-the-constitutional-court

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.