Showing 7180 of 200 results · ~1ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Opini • 21 Sep 2025
Aspek Hukum dalam Transaksi Voucher Game Online: Panduan Aman agar Tak Merugi
literasihukum.com/aspek-hukum-dalam-transaksi-voucher-game-online
…top up game? Pahami aspek hukum transaksi voucher online & tips aman agar terhindar dari penipuan dan kerugian. Pelajari hakmu!
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 7 · Tahun 2023 • 22 Nov 2023
Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
literasihukum.com/peraturan/17819/sistem-kerja-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 7 · Tahun 2024 • 08 Nov 2024
Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
literasihukum.com/peraturan/14943/standar-lembaga-perlindungan-khusus-ramah-anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 2 · Tahun 2025 • 23 Apr 2025
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14602/petunjuk-teknis-penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-dana-pelayanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-tahun-anggaran-2025
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 1 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
literasihukum.com/peraturan/14739/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 6 · Tahun 2024
Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat
literasihukum.com/peraturan/15019/pedoman-perlindungan-anak-dalam-mendukung-penanggulangan-pekerja-anak-berbasis-masyarakat
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 4 · Tahun 2025
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
literasihukum.com/peraturan/14589/pemberian-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 5 · Tahun 2024
Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
literasihukum.com/peraturan/15020/standar-pelayanan-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Opini • 17 May 2024
Peran Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia
literasihukum.com/teknologi-penyelesaian-sengketa-hukum-indonesia
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, teknologi telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.
Opini • 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
…% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.