Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/en/recovery-of-state-financial-losses-from-corruption-by-fugitive-defendants-the-urgency-of-in-absentia-trials-in-corruption-cases

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/17051/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2002

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

literasihukum.com/peraturan/15857/pemberantasan-tindak-pidana-terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15874/pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1955

Tindak Pidana Imigrasi

literasihukum.com/peraturan/15873/tindak-pidana-imigrasi

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi

Kamus Hukum

Pembuktian pelecehan seksual

literasihukum.com/kamus-hukum/1992/pembuktian-pelecehan-seksual

…al Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait pelecehan seksual. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian pelecehan seksual: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dokumen,…

Materi Hukum • 13 Aug 2023

Pengesampingan asas Non-Retroaktif dalam Undang-Undang

literasihukum.com/en/the-waiver-of-the-non-retroactive-principle-in-legislation

Literasi Hukum - Tulisan ini membahas mengenai pengesampingan asas non-retroaktif dalam undang-undang. Apakah memungkinkan penerapan pengesampingan asas non retroaktif dilakukan? yuk simak penjelasan...

Materi Hukum • 23 Mar 2024

Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-authority-of-the-constitutional-court-safeguarding-the-indonesian-constitution

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...

Materi Hukum • 27 May 2024

Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat

literasihukum.com/en/building-legal-literacy-based-on-pancasila-towards-a-just-and-dignified-rule-of-law

Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.

Materi Hukum • 10 May 2026

Perbedaan Delik Aduan dan Delik Umum dalam KUHP Baru

literasihukum.com/en/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-umum-dalam-kuhp-baru

Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.