Search Results: otonomi daerah

Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

literasihukum.com/en/the-dispute-of-4-islands-shared-learning-in-guarding-and-maintaining-the-peace-of-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.

Opini • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/en/special-autonomy-in-a-new-chapter-symptoms-of-autocratic-legalism-in-the-government-of-the-republic-of-indonesia-in-ikn

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/the-risk-of-legal-defects-in-the-inauguration-of-regional-heads-before-the-regional-election-disputes-are-resolved-in-the-constitutional-court

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Opini • 17 Jan 2024

Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024

literasihukum.com/en/assessing-the-independence-of-acting-regional-heads-in-the-2024-political-year

Literasi Hukum - Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 73 · Tahun 2017

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,Rencana Kerja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

literasihukum.com/peraturan/10820/tahapan-dan-tata-cara-penyusunan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-daerah-rencana-strategis-satuan-kerja-perangkat-daerahrencana-kerja-daerah-rencana-kerja-pemerintah-daerah-dan-rencana-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerahunit-kerja-perangkat-daerah

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,Rencana Kerja Daerah,…

Opini • 29 Dec 2023

Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?

literasihukum.com/en/rights-of-persons-with-disabilities-are-local-government-responsible

Literasi Hukum - Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD)...

Opini • 05 May 2026

Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?

literasihukum.com/en/childfree-and-social-pressure-does-the-state-have-the-right-to-intervene

Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & konstitusi memandang hal ini?

Opini • 14 Feb 2026

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

literasihukum.com/en/prabowos-papuan-sawitisation-conflict-of-customary-rights-and-green-constitution

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2014 • 14 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/13460/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-nomor-2-tahun-1982-tentang-perusahaan-daerah-pembangunan-sarana-jaya-daerah-khusus-ibu-kota-jakarta

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Da…