Opini • 30 Jan 2024

Mengenal Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana

literasihukum.com/en/understanding-the-presumption-of-innocence-principle-in-criminal-law

Tidak semua orang yang mengalami proses hukum dapat dikatakan bersalah. Artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana penerapan Asas Praduga Tidak bersalh dalam Hukum Pidana

Materi Hukum • 27 May 2024

Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif

literasihukum.com/en/foreign-nationals-and-criminal-law-enforcement-in-indonesia-a-comprehensive-analysis

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/en/pancasila-democracy-at-a-crossroads-ideals-realities-and-the-future-of-indonesia

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Berita • 11 Jun 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menepis Klaim Penyitaan Telepon Hasto Kristiyanto Tidak Sesuai Prosedur

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-denies-claims-that-the-confiscation-of-hasto-kristiyantos-phone-was-not-in-accordance-with-procedures

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim bahwa penyitaan telepon seluler milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang sedang dipegang oleh a...

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi dalam Konferensi Pers, Sesuai KUHAP Baru

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-no-longer-displays-corruption-suspects-in-press-conferences-in-accordance-with-the-new-criminal-procedure-code-kuhap

…nampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menekankan asas praduga tak bersalah

Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/en/recovery-of-state-financial-losses-from-corruption-by-fugitive-defendants-the-urgency-of-in-absentia-trials-in-corruption-cases

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.

Opini • 23 Feb 2026

Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan

literasihukum.com/en/the-new-face-of-criminal-law-substantive-reform-or-illusion-of-change

KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.

Berita • 06 Jan 2026

KPK Tegaskan Kerugian Negara Rp2,7 Triliun di Kasus Nikel Konawe Utara Masih Hitungan Awal

news.literasihukum.com/en/kpk-affirms-state-losses-of-idr-27-trillion-in-north-konawe-nickel-case-still-preliminary-calculation

KPK menyatakan angka kerugian negara Rp2,7 triliun dalam perkara izin tambang nikel Konawe Utara masih estimasi dan belum final. Nilai final harus dihitung auditor sebelum jadi alat bukti.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Materi Hukum • 14 Feb 2024

Judex Factie dan Judex Jurist dalam Peradilan di Indonesia

literasihukum.com/en/judex-facti-and-judex-juris-in-the-indonesian-judiciary

Literasi Hukum - Istilah judex factie dan judex jurist kerap kali dijumpai dalam proses peradilan tingkat pertama maupun banding serta proses kasasi dalam Mahkamah Agung. Artikel ini membahas secar...