Regulations Peraturan Walikota (Perwali) · No. 23 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

literasihukum.com/peraturan/8769/percepatan-penganekaragaman-pangan-berbasis-potensi-sumber-daya-lokal

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Regulations Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 25 · Tahun 2025 • 29 Jul 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

literasihukum.com/peraturan/7174/perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-nomor-5-tahun-2020-tentang-tim-gubernur-untuk-percepatan-pembangunan-provinsi-sumatera-selatan

…ang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Regulations Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025 • 29 Jul 2026

Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D)

literasihukum.com/peraturan/5452/tim-percepatan-pembangunan-daerah-tp2d

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D)

Regulations Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2022 • 26 Jul 2026

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

literasihukum.com/peraturan/1316/rencana-aksi-daerah-percepatan-penanganan-anak-tidak-sekolah

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2022 tentang RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Mayor Regulation (Presidential Regulation) Number 141 of 2024 concerning the Coordinating Ministry for", • 11 Jun 2025

Scroll Safely, Speak Freely: Social Media Day 2025 and the Demand for Wise Regulation

literasihukum.com/en/safe-scrolling-free-speech-social-media-day-2025-and-the-demand-for-wise-regulation

Reflection on Social Media Day 2025: the urgency of wise regulation of the ITE Law & PDP Law for the sake of digital rights, freedom, and citizen security.

Mayor Regulation (Presidential Regulation) Number 141 of 2024 concerning the Coordinating Ministry for", • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/en/special-autonomy-in-a-new-chapter-symptoms-of-autocratic-legalism-in-the-government-of-the-republic-of-indonesia-in-ikn

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...

Legal Materials • 20 Jun 2024

Eksistensi PT Perorangan sebagai Sarana Percepatan Masyarakat Indonesia dalam Berkegiatan Usaha

literasihukum.com/en/the-existence-of-a-single-proprietorship-limited-liability-company-as-a-means-of-accelerating-indonesian-society-in-business-activities

Artikel ini membahas tentang perbedaan antara PT Perorangan dan PT konvensional di Indonesia, keunggulan PT Perorangan dalam memudahkan pendirian usaha, serta peran pentingnya dalam mendukung wirausah...

Mayor Regulation (Presidential Regulation) Number 141 of 2024 concerning the Coordinating Ministry for", • 29 Dec 2025

Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia

literasihukum.com/en/the-urgency-of-environmental-law-in-supporting-agroforestry-practices-and-nature-conservation-in-indonesia

Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.

Legal Materials • 11 May 2024

Individual Tax Restitution: The Complete and Latest Guide at DJP!

literasihukum.com/en/individual-tax-restitution-a-complete-and-up-to-date-guide-at-the-dgt

This article discusses a complete and up-to-date guide on submitting tax restitution for individual taxpayers at the Directorate General of Taxes (DJP).

Mayor Regulation (Presidential Regulation) Number 141 of 2024 concerning the Coordinating Ministry for", • 14 Aug 2025

Straightening the Paradigm of Government Regulation in Lieu of Law (Compelling Urgency) in the Lens of Emergency Constitutional Law

literasihukum.com/en/straightening-the-paradigm-of-perppu-compelling-urgency-in-the-lens-of-emergency-constitutional-law

This article discusses efforts to straighten out the meaning of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu).