Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15511/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15834/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…omor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2021

TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

literasihukum.com/peraturan/3712/tata-cara-pelaksanaan-pencegahan-dan-pemberantasan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkotika-dan-prekursor-narkotika

…erbup) Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 51 · Tahun 2023

Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/18378/tunjangan-khusus-bagi-pegawai-di-lingkungan-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…(Perpres) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kamus Hukum

KPK

literasihukum.com/kamus-hukum/388/kpk

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi: lembaga yang menangani pencegahan dan penindakan korupsi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "KPK" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan lit…

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/en/deconstruction-of-the-indonesian-migrant-workers-protection-law-addressing-legal-loopholes-in-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Opini • 12 Apr 2024

Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction

literasihukum.com/en/extraordinary-crime-eradication-of-narcotics-crime-through-supply-and-demand-reduction

Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.

Berita • 03 Jun 2024

Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?

news.literasihukum.com/en/can-the-kpk-selection-committee-produce-independent-anti-corruption-leaders

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Opini • 04 Jan 2025

Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor

literasihukum.com/en/the-dilemma-of-granting-amnesty-to-corruptors

Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hu...