Search Results: administrasi negara

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 4 · Tahun 2023

Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/12165/pembinaan-terhadap-pegawai-negeri-pada-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-melakukan-pelanggaran-disiplin-atau-kode-etik-profesi-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republ…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 14 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/14765/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-60-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata…

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/en/positive-and-negative-fictitious-decisions

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Peraturan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 9 · Tahun 2025 • 26 Jun 2026

Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

literasihukum.com/peraturan/14409/penambahan-daftar-negara-pemerintah-wilayah-administratif-khusus-suatu-negara-dan-entitas-tertentu-atau-pemegang-izin-tinggal-tertentu-dari-suatu-negara-yang-diberikan-bebas-visa-kunjungan

…eraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberika…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…hun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 1969

Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah

literasihukum.com/peraturan/15602/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1968-lembaran-negara-ri-tahun-1968-no-54-tambahan-lembaran-negara-no-2861-tentang-penyerahan-pajak-pajak-negara-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-pajak-bangsa-asing-dan-pajak-radio-kepada-daerah

…ntah (PP) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa A…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara

literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/16421/tata-cara-penyelesaian-barang-kena-cukai-dan-barang-lain-yang-dirampas-untuk-negara-yang-dikuasai-negara-dan-yang-menjadi-milik-negara

…2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara