Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2005

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

literasihukum.com/peraturan/15853/penangguhan-mulai-berlakunya-undang-undang-nomor-2-tahun-2004-tentang-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial

…guhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1966

Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

literasihukum.com/peraturan/16943/persetujuan-persetujuan-untuk-menormalisasi-hubungan-antara-republik-indonesia-dan-malaysia

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 9 · Tahun 2025

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/14571/petunjuk-pelaksanaan-dan-petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-pranata-hubungan-masyarakat

…9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 114 · Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

literasihukum.com/peraturan/15223/tunjangan-jabatan-fungsional-mediator-hubungan-industrial

…ran Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Opini • 21 Jun 2024

Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)

literasihukum.com/en/a-thorough-examination-of-work-safety-regulations-for-gig-economy-workers-in-indonesia-a-study-on-go-jek-workers

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan

literasihukum.com/en/the-urgency-of-wage-regulation-in-the-manpower-law-protecting-workers-rights-and-improving-welfare

Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.

Opini • 10 Mar 2023

Ketahui 3 Modus Operandi dalam Kejahatan Pajak

literasihukum.com/en/understand-3-modus-operandi-in-tax-crimes

Artikel ini membahas modus operandi dalam kejahatan pajak.

Opini • 28 Mar 2025

Dinamika Hubungan Industrial Pancasila

literasihukum.com/en/the-dynamics-of-pancasila-industrial-relations

Artikel ini mencoba menjelaskan dinamika hubungan industrial dan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan ke dalamnya.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 1981 • 11 Jun 1981

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1983/pembentukan-dusun-dalam-desa-dan-lingkungan-dalam-kelurahan-dalam-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG