Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1968 • 29 Jun 1968

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

literasihukum.com/peraturan/16985/penyelesaian-perselisihan-antara-negara-dan-warga-negara-asing-mengenai-penanaman-modal

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Opini • 07 Apr 2023

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Implementasinya di Masa Lalu dan Sekarang

literasihukum.com/pancasila-sebagai-ideologi-negara

Literasi Hukum - Pelajari sejarah, pengertian, dan implementasi ideologi negara Indonesia, Pancasila, dalam artikel ini. Mengetahui dasar filsafat dan ideologi negara yang terdiri dari lima dasar ini...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

…4, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

…menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

…alam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1963 • 03 Jun 1963

Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)

literasihukum.com/peraturan/15755/pelunasan-cukai-tembakau-oleh-perusahaan-perusahaan-hasil-tembakau-dan-pengeluaran-hasil-hasil-tembakau-dari-perusahaan-perusahaan-itu-kedalam-peredaran-bebas-disempurnakan

…ng (Perpu) Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)

Opini • 19 Jul 2025

Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu

literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu

Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.

Materi Hukum • 14 May 2024

Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/politik-hukum-konsep-tujuan-tantangan

Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.