Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/en/pancasila-democracy-at-a-crossroads-ideals-realities-and-the-future-of-indonesia

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 02 Jul 2025

Uji Formil UU TNI: Gugatan Warga Negara dan Masa Depan Demokrasi

literasihukum.com/en/formal-review-of-the-indonesian-national-armed-forces-law-citizen-lawsuit-and-the-future-of-democracy

Gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Berita • 05 Feb 2026

KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai

news.literasihukum.com/en/kpk-conducts-a-series-of-sting-operations-in-early-2026-targeting-taxes-regional-heads-customs

KPK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, pemerasan.

Berita • 14 Mar 2026

KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR

news.literasihukum.com/en/kpk-names-regent-of-cilacap-as-suspect-in-thr-extortion-case

KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?

Opini • 01 May 2026

Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

literasihukum.com/en/outsourcing-dalam-perspektif-esg-paradoks-tanggung-jawab-sosial-perusahaan

Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/en/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 26 Mar 2026

Mengapa WFH Tidak Akan Menyelamatkan APBN dari Lonjakan Harga Minyak

literasihukum.com/en/why-working-from-home-wont-save-the-state-budget-from-soaring-oil-prices

Mengapa WFH gagal selesaikan krisis energi? Artikel ini mengulas pergeseran beban tanggung jawab ke individu yang gagal dalam menyentuh akar masalah energi.

Opini • 15 May 2026

SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?

literasihukum.com/en/skck-sebagai-instrumen-diskriminasi-bagi-mantan-napi

SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi.