Regulations Ministerial Regulation Basic and Secondary Education · No. 13 · Year 2025 • 11 Jul 2026

Amendment to Ministerial Regulation Education, Culture, Research, and Technology Ministerial Regulation Number 12 of 2024 concerning Curriculum in Early Childhood Education, Basic Education Level, and Secondary Education Level

literasihukum.com/peraturan/14390/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-12-tahun-2024-tentang-kurikulum-pada-pendidikan-anak-usia-dini-jenjang-pendidikan-dasar-dan-jenjang-pendidikan-menengah

Ministerial Regulation Education Basic and Secondary Number 13 of 2025 concerning Amendments to Ministerial Regulation Education, Culture, Research, and Technology Number 12 of 2024 concerning Curriculum in Education Early Childhood Education, Basic Education Level…

Regulations Law · Number 8 of 1980 • 29 Jul 1980

Establishment of the Palangkaraya High Court and Amendment to the Legal Territory of the Banjarmasin High Court

literasihukum.com/peraturan/17115/pembentukan-pengadilan-tinggi-palangkaraya-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-banjarmasin

…mor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan High Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Civil Court High Banjarmasin

Regulations Undang-undang (UU) · Number 9 of 1980 • 29 Jul 1980

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

literasihukum.com/peraturan/17114/pembentukan-pengadilan-tinggi-tanjung-karang-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-palembang

…r 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan High Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Civil Court High Palembang

Regulations Undang-undang (UU) · Number 7 of 1980 • 29 Jul 1980

Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

literasihukum.com/peraturan/17116/pembentukan-pengadilan-tinggi-yogyakarta-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-semarang

…Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan High Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Civil Court High Semarang

Regulations Undang-undang (UU) · Number 12 of 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…U) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/High Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/High Negara dan Bekas Anggota Lembaga High State

Opini • 28 Feb 2025

Education Not Prioritized: Will the 2030 SDGs and Golden Indonesia 2045 Be Achieved?

literasihukum.com/pendidikan-tidak-diprioritaskan-akankah-sdgs-2030-dan-indonesia-emas-2045-tercapai

Education Indonesia menghadapi tantangan serius, Tagar #IndonesiaGelap pun mencerminkan kekecewaan publik dan menyoroti program MBG.

Regulations Undang-undang Darurat · Number 7 of 1959 • 04 Jun 2026

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

literasihukum.com/peraturan/16660/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-jawa-tengah-di-semarang-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-di-surabaya-dan-makassar

…59 tentang Pembentukan Pengadilan High Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Civil Court High Di Surabaya Dan Makassar

Regulations Undang-undang (UU) · Number 15 of 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

literasihukum.com/peraturan/17136/pembentukan-pengadilan-tinggi-bengkulu-di-bengkulu-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-tanjungkarang

…hun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan High Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Civil Court High Tanjungkarang

Regulations Undang-undang (UU) · Number 4 of 1966

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar

literasihukum.com/peraturan/16944/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-ambon-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-makasar

…U) Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan High Di Ambon dan Perubahan Daerah Civil Court High Di Makasar

Regulations Undang-undang (UU) · Number 1 of 1965

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar

literasihukum.com/peraturan/16933/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-denpasar-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-makasar

…Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan High Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Civil Court High Di Makasar