Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...

Opini • 18 Apr 2024

Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu

literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu

Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Opini • 16 May 2024

Jelajahi Dunia, Taklukkan Ilmu: Peran Study Tour Akademis di Era Kurikulum Merdeka

literasihukum.com/pelaksanaan-study-tour-secara-akademis

Artikel ini membahas pentingnya Study Tour dalam Kurikulum Merdeka, manfaatnya bagi siswa, serta hubungannya dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan karakter siswa.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 137 · Tahun 2024

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

literasihukum.com/peraturan/15178/penasihat-khusus-presiden-utusan-khusus-presiden-staf-khusus-presiden-dan-staf-khusus-wakil-presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Materi Hukum • 26 May 2024

Hukum Perdata di Indonesia

literasihukum.com/hukum-perdata-indonesia

Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...

Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 16 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/16575/penyelesaian-perselisihan-perburuhan

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1957 • 08 Apr 1957

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/16000/penyelesaian-perselisihan-perburuhan

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 21 · Tahun 1958 • 02 Apr 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

literasihukum.com/peraturan/15574/pelaksanaan-pasal-31-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan-undang-undang-no-22-tahun-1957-lembaran-negara-no-42-tahun-1957

…(PP) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)