Kamus Hukum

Serikat Buruh

literasihukum.com/kamus-hukum/223/serikat-buruh

Serikat Buruh Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh minimal 10 orang Staatsblad Lembar Negara 33

Kamus Hukum

Upah

literasihukum.com/kamus-hukum/230/upah

Upah Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perunda…

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan

literasihukum.com/en/the-urgency-of-wage-regulation-in-the-manpower-law-protecting-workers-rights-and-improving-welfare

Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.

Opini • 08 Mar 2024

Lembaga Kerjasama Bipartit menjadi Entintas Esensial dalam Sengketa Hubungan Industrial

literasihukum.com/en/bipartite-cooperation-institutions-become-essential-entities-in-industrial-relations-disputes

Artikel ini membahas singkat mengenai Lembaga Kerjasama Bipartit yang merupakan wadah preventif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 7 · Tahun 2023 • 22 Nov 2023

Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/17819/sistem-kerja-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 7 · Tahun 2024 • 08 Nov 2024

Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

literasihukum.com/peraturan/14943/standar-lembaga-perlindungan-khusus-ramah-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 2 · Tahun 2025 • 23 Apr 2025

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/14602/petunjuk-teknis-penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-dana-pelayanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-tahun-anggaran-2025

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 1 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/8008/rencana-strategis-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-tahun-2025-2029

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 5 · Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/10001/jadwal-retensi-arsip-di-lingkungan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2024

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/16038/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak