Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…ukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/en/digital-rupiah-vs-cryptocurrency-the-direction-of-digital-currency-in-indonesia

…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1994 • 02 Nov 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

literasihukum.com/peraturan/17261/pengesahan-agreement-establishing-the-world-trade-organization-persetujuan-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia

…Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 43 · Tahun 2015 • 17 Sep 2015

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/993/penyelenggaraan-pelayanan-kepada-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-dan-pensiunan-yang-meninggal-dunia-di-lingkungan-pemerintah-kota-parepare

…AN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 11 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Pengawasan Intern

literasihukum.com/peraturan/7436/penyelenggaraan-pengawasan-intern

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 12 · Tahun 2025

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

literasihukum.com/peraturan/7435/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 2017 • 22 Nov 2017

Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

literasihukum.com/peraturan/15632/pengesahan-protocol-amending-the-marrakesh-agreement-establishing-the-world-trade-organization-protokol-perubahan-persetujuan-marrakesh-mengenai-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia

…ion (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Opini • 19 Jan 2025

Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi

literasihukum.com/en/strengthening-constitutionalism-in-the-era-of-digital-authoritarianism-challenges-and-solutions

…im otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...