Opini • 21 Dec 2025

GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi

literasihukum.com/en/the-broad-outlines-of-state-policy-and-latent-tensions-development-stability-and-democracy

Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan yang demokratis.

Opini • 26 Feb 2024

Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/en/dynastic-politics-in-the-perspective-of-democracy-in-indonesia

Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...

Opini • 18 Aug 2023

Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli

literasihukum.com/en/closed-list-proportional-representation-system-v-open-list-proportional-representation-system-an-experts-view

…al tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

…evisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia

literasihukum.com/en/securing-democracy-preventing-the-risk-of-autocratic-constitutional-change-in-indonesia

Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/en/constitutional-court-ruling-no-119puu-xxiii2025-a-new-gateway-to-environmental-justice-in-indonesia

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 25 Mar 2024

Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?

literasihukum.com/en/post-2024-presidential-election-utopian-ongoing-considerations-to-realize-a-golden-indonesia-2045

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi

Opini • 29 Jul 2024

17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan

literasihukum.com/en/17-years-of-kamisan-action-a-humanitarian-action-that-continues-to-await-the-arrival-of-justice

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 11 Jun 2025

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?

literasihukum.com/en/addressing-labor-issues-through-circular-letters-is-it-appropriate

Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan