Materi Hukum • 02 May 2026

Rekonstruksi Hukum Pidana Siber Indonesia di Era AI dan Deepfake

literasihukum.com/en/rekonstruksi-hukum-pidana-siber-indonesia-era-ai-deepfake

…i mengkritisi kekosongan regulasi AI pada UU ITE dan KUHP 2026, serta mengusulkan persona hukum semi-otonom untuk menutup gap deepfake di Indonesia.

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/en/deconstruction-of-the-indonesian-migrant-workers-protection-law-addressing-legal-loopholes-in-cyber-trafficking

…nstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 31 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/14430/organisasi-dan-tata-kerja-universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

…teri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 24 · Tahun 2025

Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6538/siber-pelindungan-pekerja-migran-indonesia

…Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Agama · No. 1 · Tahun 2025

Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/14580/statuta-universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 60 · Tahun 2024

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

literasihukum.com/peraturan/16209/universitas-islam-negeri-siber-syekh-nurjati-cirebon

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…