Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 135 · Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

literasihukum.com/peraturan/16487/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk012021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-keuangan

…n Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9117/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-69-tahun-2016-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja-perangkat-daerah-dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kabupaten-maros

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 135 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN P…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2025 • 26 Jun 2026

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/9940/perubahan-rencana-kerja-kecamatan-solokanjeruk-kabupaten-bandung-tahun-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2022

HAK KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

literasihukum.com/peraturan/8696/hak-keuangan-badan-permusyawaratan-desa

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 135 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2015

Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015

literasihukum.com/peraturan/5176/kebijakan-pembinaan-dan-pengawasan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-tahun-2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2022

PENETAPAN BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

literasihukum.com/peraturan/13917/penetapan-besaran-belanja-rumah-tangga-pimpinan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-luwu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 135 Tahun 2022 tentang PENETAPAN BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2012

Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/10059/tata-cara-pemantauan-orang-asing-organisasi-masyarakat-asing-dan-tenaga-kerja-asing-di-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/en/the-speaker-of-the-house-received-a-study-from-commission-iii-regarding-allegations-of-abuse-of-authority-by-constitutional-court-judges

…R menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/election-law-revision-between-transparency-and-participation-theatrics

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.