Search Results: Menteri

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

literasihukum.com/peraturan/16290/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-23-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang…

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2025

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/14561/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-koordinator-keputusan-menteri-koordinator-dan-keputusan-sekretaris-kementerian-koordinator-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordin…

Opini • 03 Oct 2024

Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas

literasihukum.com/en/actions-and-responsibilities-of-liquidators-regarding-liquidation-in-limited-liability-companies

Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 t...

Materi Hukum • 12 May 2026

8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU

literasihukum.com/en/hak-pasien-rumah-sakit-klinik

Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.

Opini • 12 Jul 2025

Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?

literasihukum.com/en/if-tom-lembong-is-convicted-who-else-will-dare-to-become-an-official

Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...

Opini • 21 Jan 2026

Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji

literasihukum.com/en/hajj-quota-corruption-testing-the-effectiveness-of-the-hajj-implementation-law

Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.

Opini • 22 Jan 2024

Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI

literasihukum.com/en/the-amendment-of-the-1945-constitution-strengthening-bakamla-ri-to-defend-the-sovereignty-of-the-unitary-state-of-the-republic-of-indonesia

Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...

Berita • 16 Sep 2025

KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi

news.literasihukum.com/en/kpk-investigates-the-issuance-process-of-the-minister-of-religious-affairs-decree-regarding-additional-hajj-quota-focus-on-allegations-of-misappropriation-of-allocation

KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.

Opini • 11 Jun 2025

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?

literasihukum.com/en/addressing-labor-issues-through-circular-letters-is-it-appropriate

Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan