Search Results: Konstitusi Indonesia

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950

Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia

…Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1969

Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

literasihukum.com/peraturan/16993/konstitusi-perhimpunan-pos-sedunia

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 2003

Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17524/mahkamah-konstitusi

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/15837/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-24-tahun-2003-tentang-mahkamah-konstitusi

…ahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi

…n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri · No. 68 · Tahun 2021

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

literasihukum.com/peraturan/14484/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020-atas-pengujian-formil-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/en/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

…n" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Materi Hukum • 26 Oct 2024

Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-development-of-the-indonesian-legal-system

Artikel ini membahas tentang sistem hukum yang dipakai di Indonesia sebelum penjajahan, penjajahan, dan pasca penjajahan.

Materi Hukum • 29 Apr 2026

Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian: Kapan Jatuh ke Ibu dan Kapan Bisa Beralih ke Ayah?

literasihukum.com/en/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-ibu-ayah

Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.

Materi Hukum • 18 Feb 2024

Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di Laut Indonesia

literasihukum.com/en/the-practice-of-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-iuuf-in-indonesian-waters

Artikel ini membahas tentang faktor-faktor penyebab praktik IUUF di Indonesia yang berkaitan juga dengan keamanan maritim serta pemberantasannya