Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 87 · Tahun 1964 • 14 Apr 1964

Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15442/penambahan-tugas-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-pokok-bank-indonesia

…eppres) Nomor 87 Tahun 1964 tentang Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan Dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Opini • 18 Jan 2024

Perjanjian Fidusia dalam Transaksi Kredit Kendaraan

literasihukum.com/en/fiduciary-agreement-in-vehicle-credit-transactions

Literasi Hukum - Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penarikan kendaraan secara paksa dan sewenang-wenang oleh jasa pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan/leasing, dalam hal ini debt c...

Opini • 07 Oct 2024

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank

literasihukum.com/en/a-juridical-review-of-corruption-crimes-in-banks

Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.

Peraturan Instruksi Presiden (Inpres) · No. 14 · Tahun 1998 • 22 Apr 1998

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan

literasihukum.com/peraturan/14266/penyusunan-rancangan-undang-undang-tentang-bank-sentral-dan-rancangan-undang-undang-tentang-perubahan-atas-undang-undang-tentang-perbankan

…ang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1998 • 10 Nov 1998

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

literasihukum.com/peraturan/17321/perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan

…(UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Melalui Program Jaminan Sosial Ketegakerjaan

literasihukum.com/peraturan/6991/penyelenggaraan-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian-bagi-pekerja-rentan-melalui-program-jaminan-sosial-ketegakerjaan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Melalui Program Jaminan Sosial Ketegakerjaan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/peraturan/7644/penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian-bagi-pekerja-rentang-melalui-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 1 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

literasihukum.com/peraturan/14767/perubahan-atas-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021-tentang-tata-cara-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-jaminan-kematian-dan-jaminan-hari-tua

…uran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Materi Hukum • 13 Apr 2024

Kekuatan Hukum Covernote Notaris di Pengadilan

literasihukum.com/en/the-legal-force-of-notary-cover-notes-in-court

Artikel ini membahas peranan vital notaris dalam hukum keperdataan, dengan fokus pada pembuatan dan kekuatan hukum covernote notaris di pengadilan.

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 32 · Tahun 1963

Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15422/penambahan-tugas-panitia-penyusun-undang-undang-induk-perbankan-dan-undang-undang-bank-indonesia

…eppres) Nomor 32 Tahun 1963 tentang Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia