Materi Hukum • 01 Apr 2024

Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan

literasihukum.com/en/the-urgency-of-wage-regulation-in-the-manpower-law-protecting-workers-rights-and-improving-welfare

Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.

Opini • 29 Apr 2026

Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang

literasihukum.com/en/pekerja-kemitraan-hubungan-kerja-terselubung

…awan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak apa saja yang seharusnya diterima.

Materi Hukum • 12 Aug 2024

Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi

literasihukum.com/en/employee-rights-when-a-company-conducts-termination-of-employment-phk-due-to-efficiency-reasons

Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi

Kamus Hukum

Serikat pekerja

literasihukum.com/kamus-hukum/949/serikat-pekerja

…at pekerja Organisasi pekerja yang dibentuk untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Serikat pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan Rujuka…

Opini • 01 May 2026

Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

literasihukum.com/en/outsourcing-dalam-perspektif-esg-paradoks-tanggung-jawab-sosial-perusahaan

Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 5 · Tahun 2025 • 23 Jun 2026

Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7441/pakaian-dinas-dan-atribut-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia