Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 21 · Tahun 2024 • 20 Nov 2024

Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/14443/pengelolaan-bank-perekonomian-rakyat-milik-pemerintah-daerah-dan-bank-perekonomian-rakyat-syariah-milik-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2025 • 17 Nov 2025

Perubahan Bentuk Badan Hukum Peusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha

literasihukum.com/peraturan/877/perubahan-bentuk-badan-hukum-peusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-blora-artha-menjadi-perusahaan-perseroan-daerah-bank-perekonomian-rakyat-bank-blora-artha

…paten Blora Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Peusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)

literasihukum.com/peraturan/6702/perubahan-nomenklatur-perusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-sumedang-menjadi-perseroan-terbatas-bank-perekonomian-rakyat-bank-sumedang-perseroda

…abupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025

Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda)

literasihukum.com/peraturan/2993/perubahan-bentuk-badan-hukum-dan-nomenklatur-perusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-karya-produksi-desa-pangandaran-menjadi-perseroan-terbatas-bank-perekonomian-rakyat-bank-pangandaran-perseroda

…5 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda)

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga

literasihukum.com/peraturan/8624/perubahan-bentuk-badan-hukum-perusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-salatiga-menjadi-perusahaan-perseroan-daerah-bank-perekonomian-rakyat-bank-salatiga

…a Salatiga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga

Opini • 19 Feb 2025

Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?

literasihukum.com/danantara-dan-bank-emas-jejak-langkah-menuju-indonesia-emas

Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 21 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah

literasihukum.com/peraturan/9553/kewajiban-pemenuhan-rasio-pengungkit-bagi-bank-umum-syariah

…ritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah

Materi Hukum • 21 Jun 2025

Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik

literasihukum.com/gagasan-an-naim-basis-untuk-politik-hukum-inklusif-dan-pluralistik

…an Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu

literasihukum.com/peraturan/1438/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-bengkulu-nomor-09-tahun-2017-tentang-pendirian-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-kota-bengkulu

…ntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu