Berita • 21 Aug 2025

DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-inosentius-samsul-as-a-candidate-for-constitutional-court-justice-to-replace-arief-hidayat

…secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap: Membedah Alur dan Anatomi Legal Opinion (LO) yang Profesional

literasihukum.com/en/a-comprehensive-guide-dissecting-the-flow-and-anatomy-of-a-professional-legal-opinion-lo

Literasi Hukum.com - Dalam praktik hukum yang dinamis, kemampuan untuk menganalisis dan menuangkan pemikiran hukum ke dalam sebuah dokumen yang solid adalah sebuah keahlian fundamental. Salah satu wuj...

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online

literasihukum.com/en/legal-protection-for-consumers-using-online-transportation-services

Membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa

Berita • 01 Aug 2025

DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-the-abolition-of-tom-lembongs-sentence-and-amnesty-for-1116-convicts-including-hasto-kristiyanto

Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Berita • 20 Mar 2026

Prabowo Isyaratkan Perang AS-Israel vs Iran Jadi Faktor Kuat Evaluasi BoP

news.literasihukum.com/en/prabowo-signals-us-israel-war-vs-iran-as-strong-factor-in-bop-evaluation

Presiden Prabowo mengisyaratkan perang AS-Israel melawan Iran menjadi faktor penting dalam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace atau BoP.

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/en/the-united-states-announces-withdrawal-from-66-international-organizations-and-un-entities-participation-and-funding-terminated

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Berita • 14 Apr 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna

news.literasihukum.com/en/the-bill-on-the-protection-of-witnesses-and-victims-approved-by-commission-xiii-of-the-house-of-representatives-to-be-brought-to-plenary-session

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Berita • 26 Feb 2026

Kejati Jatim SP3 Kasus Guru Honorer Probolinggo Korupsi Gaji Rangkap Jabatan

news.literasihukum.com/en/east-java-prosecutors-office-issues-sp3-for-probolinggo-honorary-teacher-case-of-corruption-in-double-position-salaries

Kejaksaan hentikan penyidikan guru honorer Probolinggo terkait dugaan korupsi gaji rangkap jabatan. Kerugian negara dipulihkan, SP3 terbit.

Berita • 07 Feb 2026

Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi

news.literasihukum.com/en/jimly-criticizes-constitutional-court-judge-selection-process-in-parliament-highlights-potential-to-disrupt-independence

Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.