This article discusses the development of blockchain technology regulations in Indonesia, specifically related to the Digital Rupiah and crypto assets.

The Constitutional Court (MK) has reaffirmed the prohibition of concurrent positions for vice ministers. Even though there has been a decision, why does the practice of vice ministers becoming commissioners continue to occur? See the legal analysis in...

Polri, melalui NCB Interpol, pastikan proses penerbitan red notice buronan korupsi Riza Chalid berjalan lancar. Ketahui status terbaru dan apa itu red notice

Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: pengadilan umum dan pengadilan khusus. Masing-masing memiliki fokus dan kewenangan menangani perkara yang berbeda. Memahami perbedaannya pentin...

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

A coalition of civil society organizations urges the DPR to immediately discuss the revision of the Election Law. Delayed discussion is considered to risk disrupting the readiness of the 2029 Election and narrowing public participation.

Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.

This article discusses the recognition and protection of Indigenous Peoples as stipulated in a Regional Head Decree.

This article discusses the ins and outs of the whistleblowing system in certain criminal acts and the regulations in force in Indonesia.

Literasi Hukum - Hak asasi manusia (HAM) dan hukum merupakan landasan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu. Melalui perlindungan hak-hak ini, masyarakat dijamin kebe...