Materi Hukum • 26 Apr 2026

Penipuan Online: Pasal & Cara Lapor Agar Uang Kembali 2026

literasihukum.com/en/penipuan-online-pasal-uu-ite-cara-lapor-uang-kembali

Tertipu belanja online? Kenali jerat Pasal 492 KUHP & Pasal 28 UU ITE 2024 plus 4 langkah pelaporan agar dana berpeluang kembali. Panduan klinik hukum Literasi Hukum Indonesia.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Positif atau Negatif Legislator? Membedah Peran Ideal Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/legislators-positive-or-negative-dissecting-the-ideal-role-of-the-constitutional-court

Literasi Hukum - Setiap kali Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang kontroversial dan berdampak luas—seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presi...

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/en/the-united-states-announces-withdrawal-from-66-international-organizations-and-un-entities-participation-and-funding-terminated

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Berita • 22 Feb 2026

Prabowo Bertemu CEO Global: Investor Tekankan Kepastian Hukum Investasi

news.literasihukum.com/en/prabowo-meets-with-global-ceo-investors-emphasize-legal-certainty-for-investments

Prabowo bertemu investor global di AS. Bahas kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan pasar modal untuk perluas investasi di Indonesia.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia

literasihukum.com/en/securing-democracy-preventing-the-risk-of-autocratic-constitutional-change-in-indonesia

Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...

Berita • 24 Mar 2024

Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024

news.literasihukum.com/en/ganjar-and-mahfud-md-file-a-lawsuit-to-the-constitutional-court-requesting-disqualification-of-the-prabowo-gibran-pair-in-the-2024-presidential-election

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/en/delivering-on-the-promise-of-digital-public-participation-evaluating-and-reforming-e-participation-in-indonesian-legislation

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/en/non-derogable-rights-in-indonesia-between-constitutional-guarantees-and-the-political-reality-of-power

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Materi Hukum • 21 Jun 2025

Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik

literasihukum.com/en/an-naims-ideas-a-basis-for-inclusive-and-pluralistic-legal-politics

Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara

Berita • 29 Feb 2024

Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT

news.literasihukum.com/en/alleged-corruption-in-dpr-official-residences-kpk-to-summon-burt

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.