Opini • 09 Dec 2025

Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?

literasihukum.com/en/sumatra-sinks-why-does-the-states-response-appear-biased

Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?

Berita • 17 Jan 2026

Greenland Jadi Lokasi Latihan Militer NATO, AS Turut Diundang

news.literasihukum.com/en/greenland-becomes-location-for-nato-military-exercises-us-invited-to-participate

Denmark mengundang AS ikut latihan NATO “Arctic Endurance” di Greenland. Komandan Arktik menyebut fokus utama adalah memantau Rusia.

Opini • 19 Mar 2026

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang

literasihukum.com/en/the-bill-on-climate-change-management-and-the-missing-emergency-status

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan iklim.

Berita • 28 Apr 2026

IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia

news.literasihukum.com/en/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia

IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.

Opini • 26 Apr 2026

Vonis Rp531 Milliar dalam Kasus Jusuf Hamka vs MNC

literasihukum.com/en/vonis-rp531-milliar-dalam-kasus-jusuf-hamka-vs-mnc

Putusan Rp531 miliar dalam kasus Jusuf Hamka vs MNC Group mengungkap kompleksitas sengketa bisnis lama dan tanggung jawab hukum korporasi.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/en/lbh-pers-states-minister-amrans-lawsuit-against-tempo-is-odd-and-ignores-the-press-law

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Opini • 05 May 2026

Penghayat Kepercayaan yang Dimarjinalkan Hukum Positif Nasional

literasihukum.com/en/penghayat-kepercayaan-yang-dimarjinalkan-hukum-positif-nasional

Kedudukan Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok marjinal yang kerap mengalami diskriminasi sistemik melalui kerangka hukum nasional yang tidak inklusif.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah

news.literasihukum.com/en/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah

Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.

Berita • 16 Jan 2025

MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-examines-30-hearings-of-the-2024-simultaneous-regional-head-election-disputes-7-cases-originate-from-papua

Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-launches-online-trial-services-legislative-candidates-no-longer-need-to-come-to-jakarta

…Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.