Berita • 08 Mar 2026

Iran Sudah Pilih Pemimpin Tertinggi Baru, tetapi Namanya Belum Diumumkan

news.literasihukum.com/en/iran-has-already-chosen-a-new-supreme-leader-but-the-name-has-not-been-announced

Majelis Ahli Iran disebut telah memilih pemimpin tertinggi baru pengganti Ali Khamenei. Namun hingga kini, nama tokoh yang terpilih belum diumumkan secara resmi.

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/en/straightening-the-paradigm-of-perppu-compelling-urgency-in-the-lens-of-emergency-constitutional-law

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 08 Nov 2024

Regulasi Medical Malpractice dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

literasihukum.com/en/regulation-of-medical-malpractice-in-criminal-provisions-under-law-no-17-of-2023

Artikel ini untuk menjelaskan mengenai konsep malpractice medis yang sesungguhnya tidak pernah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan

Opini • 07 Feb 2024

Mahkamah Konstitusi RI: Kenali Lebih Dekat Sejarah, Tugas dan Kewenangannya

literasihukum.com/en/the-constitutional-court-of-the-republic-of-indonesia-get-to-know-its-history-duties-and-authorities-more-closely

Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 03 Feb 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-9: Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia

literasihukum.com/en/all-about-criminal-law-part-9-complicity-in-indonesian-criminal-law

Artikel ini membahas mengenai konsep penyertaan pada Hukum Pidana Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus sampai akhir!

Opini • 07 Jan 2026

Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi

literasihukum.com/en/public-criticism-as-a-mirror-of-democracy-from-introspection-to-intimidation

Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.

Opini • 07 Mar 2024

Analisis Penafsiran Hukum Hakim pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 610 K/Pid.Sus/2020

literasihukum.com/en/analysis-of-judges-legal-interpretation-on-corruption-crimes-in-decision-number-610-kpidsus2020

Artikel ini membahas tentang metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya

Berita • 29 Feb 2024

Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi

news.literasihukum.com/en/inquiry-right-on-presidential-election-fraud-masinton-of-pdi-p-encourages-steps-for-justice-and-democracy

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...

Opini • 13 Jul 2024

Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/en/revocation-of-corruptors-political-rights-between-deterrent-effect-and-human-rights

Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia