Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/en/the-arrangement-of-the-business-judgment-rule-doctrine-in-the-revision-of-the-state-owned-enterprises-law-protecting-business-interests-and-avoiding-criminalization-of-directors

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/en/ratification-of-the-draft-criminal-code-postponed-further-discussion-after-dpr-recess

…ang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/en/the-military-in-law-enforcement-and-civilian-politics-in-the-united-states

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 21 Jun 2025

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik

literasihukum.com/en/laws-and-the-traps-of-legal-formalism

Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.

Opini • 02 May 2025

Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial

literasihukum.com/en/obsolete-practices-of-torture-in-the-criminal-justice-system-exclusionary-rules-and-the-collapse-of-the-fair-trial-principle

Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.

Opini • 27 Apr 2026

UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya

literasihukum.com/en/uu-pprt-2026-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-rumah-tangga-dan-tantangan-pengawasannya

UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-officially-ratifies-the-domestic-worker-protection-bill-domestic-workers-now-have-legal-certainty-and-social-security

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah

news.literasihukum.com/en/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah

Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.

Materi Hukum • 21 Mar 2023

Memahami Subjek Hukum dalam Hukum Perdata

literasihukum.com/en/understanding-legal-subjects-in-civil-law

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang subjek hukum yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pribadi kodrati (natuurlijke persoon), pribadi hukum (rechts persoon), dan tokoh/pejabat. Artikel juga...

Berita • 24 Dec 2024

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

news.literasihukum.com/en/amnesty-plan-for-corruptors-awaits-presidential-directives

JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...