Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/en/the-arrangement-of-the-business-judgment-rule-doctrine-in-the-revision-of-the-state-owned-enterprises-law-protecting-business-interests-and-avoiding-criminalization-of-directors

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Berita • 15 Mar 2024

10 PNS Kementerian ESDM Korupsi Tukin, Dihukum 2-6 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/en/10-civil-servants-of-the-ministry-of-energy-and-mineral-resources-corrupted-performance-allowance-sentenced-to-2-6-years-in-prison

Sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dihukum penjara 2 hingga 6 tahun atas kasus korupsi TU...

Opini • 22 Feb 2024

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi

literasihukum.com/en/the-relationship-of-authority-between-the-central-government-and-provincial-regional-governments

Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...

Opini • 23 Jan 2024

Konsep Keadilan Ekologis

literasihukum.com/en/the-concept-of-ecological-justice

keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan yang merusak lingkungan dan meru...

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/en/state-owned-enterprise-losses-are-not-state-losses-a-new-threat-to-corruption-eradication-post-law-no-1-of-2025

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 22 Jun 2024

Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!

literasihukum.com/en/the-transition-to-electronic-land-certificates-the-government-must-be-wise-and-not-make-things-difficult-for-the-people

Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik

Materi Hukum • 28 Mar 2024

Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/substantive-justice-in-the-constitutional-courts-decision

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...

Opini • 11 Jan 2025

Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang

literasihukum.com/en/highlighting-the-agrarian-reform-program-in-batulawang-village

…emerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria

Opini • 04 Feb 2025

Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?

literasihukum.com/en/coretax-can-it-enforce-tax-laws-in-the-agricultural-sector

Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia

Opini • 07 Feb 2025

Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Mikroorganisme di Indonesia

literasihukum.com/en/the-regulation-of-criminal-acts-of-microorganism-misuse-in-indonesia

Mikroorganisme memiliki manfaat yang luas di berbagai bidang, mulai dari industri farmasi hingga pertanian. Namun demikian, penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan masyar...