Opini • 14 Dec 2024

Jaminan Abortus Provocatus Aman Bermutu Bagi Korban Perkosaan Guna Menurunkan Maternal Mortality Rate”

literasihukum.com/en/ensuring-safe-and-quality-induced-abortion-for-rape-victims-to-reduce-maternal-mortality-rate

Artikel ini membahas mengenai jaminan Abortus Provocatus yang aman bermutu bagi korban perkosaan untuk supaya menurunkan Maternal Mortality Rate (MMR)

Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/en/12-vat-a-downpour-of-levies-amidst-peoples-economic-hardship

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Materi Hukum • 05 Aug 2025

Das Sein dan Das Sollen: Memahami Jurang Antara Aturan Hukum dan Kenyataan di Indonesia

literasihukum.com/en/das-sein-and-das-sollen-understanding-the-gap-between-the-rule-of-law-and-reality-in-indonesia

"Peraturannya sih bagus, tapi praktiknya di lapangan nol besar!" Literasi Hukum - Kalimat di atas mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sendiri. Ketika melihat pengendara motor melawan...

Opini • 31 Jul 2025

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

literasihukum.com/en/included-in-the-national-legislation-program-since-2004-what-is-the-fate-of-the-draft-law-on-domestic-workers

Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/en/police-reform-lbh-masyarakat-urges-involvement-of-experts-and-strengthening-the-legal-basis-of-the-team

LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Berita • 16 Sep 2025

KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi

news.literasihukum.com/en/kpk-investigates-the-issuance-process-of-the-minister-of-religious-affairs-decree-regarding-additional-hajj-quota-focus-on-allegations-of-misappropriation-of-allocation

KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.

Berita • 15 Sep 2025

Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU, Upaya Pemiskinan Terus Berjalan

news.literasihukum.com/en/the-attorney-generals-office-names-sritexs-siblings-as-suspects-in-money-laundering-case-impoverishment-efforts-continue

Kejagung tetapkan kakak-adik bos Sritex, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, sebagai tersangka TPPU dalam kasus korupsi kredit bank yang rugikan negara triliunan rupiah.

Opini • 12 Jun 2025

Podcast Ulasan Artikel: Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

literasihukum.com/en/article-review-podcast-the-problems-of-constitutional-court-regulations-and-their-implications

Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-1 mengenai Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya.

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-election-result-dispute-for-the-governor-of-papua-the-argument-of-100-voter-list-anomaly-is-considered-a-misunderstanding-of-the-concept-of-vot

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.

Berita • 16 Sep 2025

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Korupsi EDC BRI Berdasar Bukti Cukup, Siap Hadapi Praperadilan

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-affirms-the-designation-of-suspects-in-the-bri-edc-corruption-case-is-based-on-sufficient-evidence-ready-to-face-pre-trial

KPK tegaskan penetapan tersangka korupsi pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan negara Rp 700 miliar.