Opini • 29 Dec 2025

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

literasihukum.com/en/direct-regional-elections-vs-regional-peoples-representative-council-assessing-the-quality-of-local-democracy

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Materi Hukum • 28 Mar 2024

Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/substantive-justice-in-the-constitutional-courts-decision

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...

Berita • 06 May 2024

Perselisihan Hasil Pemilu Deyai: KPU Bantah Klaim Agusten Yuppy, Bawaslu Ungkap Dugaan Manipulasi

news.literasihukum.com/en/deyai-election-result-dispute-kpu-denies-agusten-yuppys-claims-bawaslu-reveals-allegations-of-manipulation

Sidang MK terkait perselisihan hasil pemilu DPRD Deyai mendengar jawaban KPU dan keterangan Bawaslu tentang dugaan manipulasi suara.

Berita • 07 May 2024

Yerry Miagoni Duga Ada Kecurangan 14.870 Suara di Pemilu Papua Tengah, Bawaslu Benarkan

news.literasihukum.com/en/yerry-miagoni-alleges-14870-vote-irregularities-in-central-papua-election-election-supervisory-body-confirms

Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.

Berita • 07 May 2024

Sidang Terus Berlanjut, MK Dengarkan Jawaban Termohon dan Bawaslu dalam Perkara PHPU Calon Anggota DPRD Intan Jaya

news.literasihukum.com/en/the-hearing-continues-the-constitutional-court-listens-to-the-respondents-and-bawaslus-responses-in-the-case-of-post-election-dispute-of-intan-jaya-dprd-member-candidates

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dugaan perselisihan hasil Pemilu calon DPRD Intan Jaya yang diajukan Venos Sondegau. KPU bantah tudingan kecurangan dan Bawaslu tak temukan pelanggar...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/en/open-legal-policy-understanding-the-authority-of-lawmakers-in-indonesia

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Berita • 11 Jun 2024

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?

news.literasihukum.com/en/legislative-election-disputes-granted-by-the-constitutional-court-increase-more-than-threefold-what-does-this-signify

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/en/considering-calls-to-dissolve-the-dpr-a-more-rational-legitimate-alternative

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia

literasihukum.com/en/the-collapse-of-the-rule-of-law-and-democracy-global-lessons-and-challenges-in-indonesia

Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.

Opini • 14 Dec 2024

Rekonstruksi Konstitusi, Antara Fakta Historis dan Cita-cita

literasihukum.com/en/the-reconstruction-of-the-constitution-between-historical-facts-and-ideals

Tulisan ini akan menjelaskan konsep konstitusi dengan teori-teori relevan yang tidak sesuai dengan fakta historis UUD 1945 yang disimpangi.