Opini • 18 May 2026

Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi

literasihukum.com/en/menyoal-pelarangan-pemutaran-film-dokumenter-pesta-babi-dalam-bingkai-kebebasan-berekspresi

Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.

Opini • 11 Feb 2024

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

literasihukum.com/en/dirty-vote-documentary-film-exposing-president-jokowis-dirty-maneuvers-in-the-2024-election

Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 12 May 2026

Larangan Penayangan "Pesta Babi": Kondusivitas atau Represivitas?

news.literasihukum.com/en/larangan-penayangan-pesta-babi-kondusivitas-atau-represivitas

Penayangan film "Pesta Babi" mengenai marjinalisasi masyarakat adat Papua disambut dengan pembubaran oleh pihak kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 115 · Tahun 2012 • 12 Sep 2012

Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

literasihukum.com/peraturan/10924/pembebasan-sebagian-pajak-hiburan-untuk-produksi-film-nasional

…ota Jakarta Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara

literasihukum.com/peraturan/7056/penambahan-penyertaan-modal-negara-republik-indonesia-ke-dalam-modal-saham-perusahaan-umum-perum-produksi-film-negara

…aan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand dan Taiwan

literasihukum.com/peraturan/14699/pengenaan-bea-masuk-antidumping-terhadap-impor-produk-nylon-film-dari-republik-rakyat-tiongkok-thailand-dan-taiwan

…n Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand dan Taiwan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 148 · Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

literasihukum.com/peraturan/9628/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-115-tahun-2012-tentang-pembebasan-sebagian-pajak-hiburan-untuk-produksi-film-nasional

…an Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 42 · Tahun 2023

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

literasihukum.com/peraturan/17638/perubahan-bentuk-badan-hukum-perusahaan-umum-perum-produksi-film-negara-menjadi-perusahaan-perseroan-persero

…Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Opini • 01 Jun 2024

Mandeknya Keadilan Dalam Kasus Vina Cirebon

literasihukum.com/en/the-stalling-of-justice-in-the-vina-cirebon-case

Masyarakat Indonesia kembali diperdebatkan dengan rilisnya film “VINA: Sebelum 7 Hari” di bioskop. Film ini mengangkat kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky di Cirebon pada 27 Agustus 2016, yang se...