Database Putusan MK

PUU Tahun 2013 27 Mar 2014 09:00:00 WIB

63/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang D...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai P...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	63/PUU-XI/2013
Jenis perkara	PUU
Nomor	63
Tahun	2013
Tanggal	27 Mar 2014
Waktu	09:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,039
Tanggal Str	27 Maret 2014
Waktu Str	09:00 WIB
No Perkara	63/PUU-XI/2013
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 1 of 1 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1664_63_PUU_2013-telahucap-27Maret2014_FINAL.pdf
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XI/2013 (27 Mar 2014)

Referensi singkat

63/PUU-XI/2013

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 63/PUU-XI/2013

Tanggal putusan 27 Mar 2014

Pemohon 1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr....

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →