Database Putusan MK

PUU Tahun 2018 28 Jun 2018 02:21:00 WIB

44/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republi...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1.Ir. Heru Cahyono, 2.Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3.Bekti Setiabudi, 4.Drs. Syahdi Rasyid...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Ditarik Kembali

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditarik Kembali

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1.Ir. Heru Cahyono, 2.Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3.Bekti Setiabudi, 4.Drs. Syahdi Rasyid, M.M., 5.Zulfa Muthiah, S.E., 6.Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan 7.Reson Manurung, S.E. Kuasa Pemohon :Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	44/PUU-XVI/2018
Jenis perkara	PUU
Nomor	44
Tahun	2018
Tanggal	28 Jun 2018
Waktu	02:21:00 WIB
Jenis amar putusan	Ditarik Kembali
Diunduh	230,844
Tanggal Str	28 Juni 2018
Waktu Str	02:21 WIB
No Perkara	44/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1.Ir. Heru Cahyono, 2.Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3.Bekti Setiabudi, 4.Drs. Syahdi Rasyid, M.M., 5.Zulfa Muthiah, S.E., 6.Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan 7.Reson Manurung, S.E. Kuasa Pemohon :Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan	Ditarik Kembali
Kata Kunci	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung	Klik Disini
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/44_PUU-XVI_2018.pdf
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVI/2018 (28 Jun 2018)

Referensi singkat

44/PUU-XVI/2018

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 44/PUU-XVI/2018

Tanggal putusan 28 Jun 2018

Pemohon 1.Ir. Heru Cahyono, 2.Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3.Bekti Setiabudi, 4.Drs. Syahdi Rasyid, M.M., 5.Zulfa Muthiah, S.E.,...

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →