Asas-Asas dalam Hukum Pengangkutan

a. Asas Kepastian Hukum Setiap pihak dalam kegiatan pengangkutan harus memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajibannya diatur secara jelas oleh hukum. Kepastian hukum penting agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil.

b. Asas Tanggung Jawab Perusahaan pengangkutan wajib bertanggung jawab atas keselamatan barang sejak diterima hingga diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab ini meliputi kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan pengiriman. [6]

c. Asas Perlindungan Konsumen Dalam transaksi pengangkutan, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. [7]

d. Asas Keseimbangan Hukum pengangkutan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi bagian penting dalam hukum pengangkutan, khususnya pada layanan ekspedisi berbasis e-commerce. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa:

  1. Hak memperoleh informasi yang jelas terkait pengiriman barang.
  2. Hak atas keamanan barang selama proses pengangkutan.
  3. Hak mengajukan klaim ganti rugi.
  4.   Hak memperoleh penyelesaian sengketa.
  5. Perlindungan dari klausula baku yang merugikan konsumen. [8] Dalam praktiknya, banyak perusahaan ekspedisi mencantumkan klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan barang. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak kepada konsumen. [9]

Penyelesaian Sengketa Pengangkutan

Sengketa pengangkutan umumnya timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang selama proses pengiriman. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:  

1. Litigasi Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata maupun perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan ekspedisi. [10]  

2. Mediasi dan Negosiasi Penyelesaian secara damai sering dipilih karena lebih cepat dan murah dibandingkan proses pengadilan. Perusahaan ekspedisi biasanya menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk menyelesaikan klaim secara internal.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BPSK menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara lebih sederhana dan cepat. [11]

4. Online Dispute Resolution (ODR) Dalam transaksi e-commerce, penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui sistem digital atau Online Dispute Resolution yang disediakan oleh platform perdagangan elektronik. Mekanisme ini mempermudah proses mediasi antara konsumen, penjual, dan perusahaan ekspedisi. [12]

Kesimpulan

Hukum pengangkutan merupakan bagian penting dalam sistem hukum ekonomi karena mengatur kegiatan distribusi barang dan hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, serta penerima barang. Dalam era e-commerce, keberadaan hukum pengangkutan semakin penting karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekspedisi. Melalui prinsip tanggung jawab pengangkut dan perlindungan konsumen, hukum pengangkutan bertujuan menciptakan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pengiriman. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan seperti klausula eksonerasi, lemahnya perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif.

  Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar sistem pengangkutan di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak konsumen.