Search Results: Musyawarah Adat

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 05 Jun 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

literasihukum.com/peraturan/11474/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-katingan-nomor-11-tahun-2021-tentang-pedoman-pemberian-bantuan-penghasilan-tetap-bagi-damang-kepala-adat-sekretaris-damang-mantir-adat-kecamatan-mantir-adat-kelurahan-dan-dana-operasional-damang-kepala-adat

…omor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

Materi Hukum • 22 Jun 2024

Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/recognition-and-protection-of-indigenous-peoples-through-a-regional-head-decree

Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.

Materi Hukum • 15 Apr 2024

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo

literasihukum.com/en/the-position-of-adopted-children-in-batak-karo-customary-inheritance-law

Artikel ini membahas tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 16 · Tahun 2000

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

literasihukum.com/peraturan/53/pemberdayaan-pelestarian-dan-pengembangan-adat-istiadat-dan-lembaga-adat

…a) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2000 tentang PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Opini • 29 Dec 2024

Mandok Hata: Tradisi Demokrasi Lokal dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba

literasihukum.com/en/mandok-hata-tradition-of-local-democracy-in-the-perspective-of-batak-toba-customary-law

Artikel ini membahas tradisi Mandok Hata dalam budaya Batak Toba dan perannya sebagai sarana demokrasi.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

literasihukum.com/peraturan/360/tentang-tata-cara-pemilihan-kepala-desa-antar-waktu-melalui-musyawarah-desa

…ak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/14746/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…angunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 5 · Tahun 2025

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

literasihukum.com/peraturan/7452/pedoman-pelaksanaan-musyawarah-perencanaan-pembangunan-daerah-rencana-kerja-pemerintah-daerah-dan-pelaksanaan-forum-perangkat-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/6178/pedoman-pelaksanaan-musyawarah-perencanaan-pembangunan-tahun-2025

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa

literasihukum.com/peraturan/3302/petunjuk-teknis-penyelenggaraan-musyawarah-desa

…bup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa