Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

literasihukum.com/en/military-in-cyberspace-strategic-move-or-threat-to-digital-freedom

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.

Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/en/the-military-in-law-enforcement-and-civilian-politics-in-the-united-states

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 05 May 2026

Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik

literasihukum.com/en/salah-kaprah-lpdp-memaknai-bela-negara

…embekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik

Berita • 03 Mar 2026

Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme

news.literasihukum.com/en/uceng-paparkan-4-masalah-rancangan-perpres-tni-atasi-terorisme

…me bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014 • 03 Nov 2014

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

literasihukum.com/peraturan/12509/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-bukan-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indragiri-hilir

…iri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2017 • 29 Sep 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/499/pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pada-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-toraja-utara

…raja utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2018 • 27 Sep 2018

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2372/pedoman-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-dilingkungan-pemerintah-kabupaten-bone

…ne Nomor 76 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE