Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan

Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 23 · Tahun 2025

Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

literasihukum.com/peraturan/14547/pembentukan-pengadilan-militer-i-03-pekanbaru-pengadilan-militer-v-18-kendari-dan-pengadilan-militer-v-21-manokwari

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1997

Peradilan Militer

literasihukum.com/peraturan/17290/peradilan-militer

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

…ang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urus…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 22 · Tahun 2025

Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

literasihukum.com/peraturan/14548/pembentukan-pengadilan-militer-tinggi-iv-balikpapan-dan-pengadilan-militer-tinggi-v-makassar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 39 · Tahun 1960

Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer

literasihukum.com/peraturan/15795/penyaluran-militer-wajib-darurat-kedalam-rangka-wajib-militer

…raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 5 · Tahun 1950

Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")

literasihukum.com/peraturan/16679/peraturan-gaji-militer-tahun-1950-peraturan-gaji-militer-tahun-1950-pgm-1950

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")

Kamus Hukum

Peradilan militer

literasihukum.com/kamus-hukum/520/peradilan-militer

Peradilan militer Lingkungan peradilan yang memeriksa tindak pidana tertentu yang dilakukan anggota militer. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peradilan militer" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik…

Opini • 12 May 2026

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

literasihukum.com/kasus-andrie-yunus-reformasi-peradilan-militer

Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 59 · Tahun 2023 • 25 Sep 2023

Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18288/kebijakan-nasional-keamanan-keselamatan-dan-penegakan-hukum-di-wilayah-perairan-indonesia-dan-wilayah-yurisdiksi-indonesia

…onal Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia