Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~92ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 27 Apr 2024
Asas Ultimum Remedium: Asas Hukum Pidana Sebagai Upaya Terakhir
literasihukum.com/asas-ultimum-remedium-pidana-upaya-terakhir
Ultimum remedium, asas hukum pidana yang berarti pidana sebagai upaya terakhir. Artikel ini membahas pengertian, sejarah, tujuan, penerapan di Indonesia, dan upaya peningkatan penggunaannya.
Kamus Hukum
Asas ultimum remedium
literasihukum.com/kamus-hukum/446/asas-ultimum-remedium
Asas ultimum remedium Prinsip bahwa sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain tidak efektif. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Asas ultimum remedium" sering digunakan dalam konteks hukum. S…
Kamus Hukum
Ultimum remedium
literasihukum.com/kamus-hukum/447/ultimum-remedium
Ultimum remedium Upaya terakhir; penggunaan pidana sebagai jalan terakhir. Contoh: Dalam pembahasan asas & prinsip, istilah “Ultimum remedium” sering digunakan. Asas & Prinsip Rujukan umum: asas-asas hukum
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948
• 09 Nov 1948
Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958
• 20 Sep 1958
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana
…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960
• 14 Apr 1960
Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945
…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965
• 01 Apr 1965
Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976
• 27 Apr 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan
…ahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Pener…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025
• 18 Jun 2026
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kamus Hukum
Asas primum remedium
literasihukum.com/kamus-hukum/448/asas-primum-remedium
Asas primum remedium Prinsip bahwa sanksi pidana dapat dijadikan sarana utama dalam penegakan hukum pada bidang tertentu. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Asas primum remedium" sering digunakan dalam konteks huku…